Buletin Setyabudi

Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan “apakah seseorang yang tidak menerima gaji, tetapi membantu banyak orang, dapat dikategorikan sebagai pengangguran?”

Kenyamanan Emosional, Kesukarelaan, dan Moral Ekonomi dalam Dunia Tanpa Gaji

Pekerjaan telah menjadi lebih dari sekadar sarana mencari nafkah. Pekerjaan kini menjadi penanda nilai diri dan identitas seseorang dalam masyarakat. Ketika seseorang mengalami pengangguran, ia tidak hanya kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga status sosial, arah hidup, dan jati diri.

Namun, sebuah temuan menarik dari penelitian yang dipublikasikan dalam British Journal of Sociology (2025) mengungkapkan fenomena yang mengejutkan, yaitu orang yang menganggur namun aktif menjadi relawan justru membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali bekerja dibandingkan dengan mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan sukarela.

Temuan ini menantang asumsi umum dalam kebijakan ketenagakerjaan yang selama ini mendorong kegiatan relawan sebagai jembatan menuju pekerjaan formal. Lebih dari itu, penelitian ini mengungkap kebenaran yang lebih mendalam tentang sifat manusia, ketika dunia kerja formal gagal memberikan makna dan penerimaan, manusia akan mencari hal tersebut di tempat lain, salah satunya adalah dalam komunitas relawan.

Lingkungan Relawan dan Kenyamanan Emosional

Lingkungan relawan menawarkan sesuatu yang tidak selalu dapat diberikan oleh pekerjaan formal, yaitu kenyamanan emosional. Dalam komunitas sukarela, tidak terdapat hierarki jabatan yang kaku, tekanan produktivitas yang menguras energi, atau penilaian berdasarkan riwayat pekerjaan. Yang ada adalah perasaan dibutuhkan, dihargai, dan memiliki tempat yang bermakna.

Bagi individu yang mengalami fase pengangguran, komunitas relawan dapat menjadi ruang aman secara psikologis yang sangat berharga. Penelitian Holstein mengidentifikasi tiga elemen utama yang ditemukan para relawan dalam komunitas tersebut, yaitu penerimaan tanpa syarat, rasa memiliki, dan tujuan sosial yang jelas. Ketika kebutuhan-kebutuhan dasar ini terpenuhi, dorongan untuk kembali bekerja secara formal menjadi berkurang. Realitas ini memperluas pemahaman kita tentang motivasi manusia, bahwa yang dicari tidak hanya upah materi, tetapi juga makna hidup.

Konsep Moral Economy: Bekerja Tidak Selalu Berarti Dibayar

Fenomena ini menjadi lebih kaya ketika kita menganalisisnya melalui perspektif moral economy yang dikemukakan oleh E.P. Thompson (1971). Thompson menjelaskan bahwa dalam masyarakat pra-industri, tindakan ekonomi selalu dipertimbangkan melalui nilai-nilai moral, apa yang dianggap adil, layak, dan manusiawi.

Dalam konteks ini, menjadi relawan dapat dipahami sebagai tindakan ekonomi yang tidak terbayar secara materi, namun bernilai tinggi secara moral dan sosial. Seperti halnya pada dua orang yang menyiram pohon yang sama. Satu orang mendapat bayaran, yang lain tidak. Dalam sistem ekonomi modern, hanya satu yang dikategorikan sebagai “bekerja.” Namun, dari perspektif masyarakat khususnya mereka yang merasakan manfaat dari pohon tersebut keduanya memberikan kontribusi yang sama berharganya.

Dalam hal inilah konsep moral economy berperan, yaitu mengakui kerja tanpa upah sebagai bentuk kontribusi nyata, meskipun tidak tercatat dalam sistem ekonomi formal. Dalam komunitas relawan, seseorang mungkin tidak menerima bayaran, tetapi tetap dianggap penting dan berharga. Mereka bekerja berdasarkan nilai moral, bukan mekanisme pasar. Penelitian Holstein secara tidak langsung menunjukkan bahwa relawan telah membentuk ruang ekonomi alternatif, yaitu ketika seseorang tetap produktif meskipun tidak dibayar dan tetap merasa berhasil meskipun belum kembali ke dunia kerja formal.

Menjadi relawan apakah sama dengan menganggur?

Jawabannya jelas “TIDAK” tetapi, aspek paling menarik dari fenomena ini adalah bahwa kegiatan relawan berfungsi seperti “bayangan sistem kerja” yang melengkapi kekosongan yang ditinggalkan oleh dunia kerja formal. Ketika pekerjaan menjadi terlalu menekan, tidak manusiawi, atau bahkan tidak tersedia, kesukarelaan memberikan ruang bagi manusia untuk tetap merasa utuh dan bermakna. Justru fungsi inilah, kegiatan relawan dapat menjadi pengganti yang memuaskan dan berpotensi memperpanjang masa pengangguran, sebagaimana yang dicatat dalam penelitian Holstain. Namun, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah ini merupakan masalah? atau ini merupakan sinyal bahwa sistem ekonomi formal perlu dievaluasi ulang?

Jika seseoarang merasa lebih hidup, lebih dihargai, dan lebih bermakna dalam lingkungan relawan, sementara kembali bekerja terasa hambar, maka yang perlu diubah bukanlah relawan, melainkan cara memandang dan menilai pekerjaan.

Bagi para pembuat kebijakan, temuan ini memberikan peringatan penting karena mendorong kegiatan relawan sebagai strategi untuk membuat penganggur seolah bekerja dapat menimbulkan problem baru. Menyederhanakan kegiatan relawan hanya sebagai strategi ketenagakerjaan justru dapat mengabaikan aspek paling manusiawi dari fenomena ini, bahwa manusia dapat tetap berfungsi dan bermakna tanpa bekerja dalam defenisi ekonomi klasik.

Mendefinisikan Ulang “Produktivitas” di Era Baru

Dalam hal ini, kita diajak untuk merenungi kembali satu pertanyaan fundamental, yaitu “apakah seseorang yang tidak menerima gaji, tetapi membantu banyak orang, dapat dikategorikan sebagai pengangguran?”

penelitian Holstein dan konsep moral economy memberikan jawaban yang tegas yaitu tidak. Manusia bukan hanya pekerja yang mengharapkan upah. mereka juga pencari makna, pemberi waktu, dan pemilik nilai-nilai moral. Di tengah sistem ekonomi yang seringkali terasa dingin dan hanya menghitung untung-rugi, komunitas relawan hadir sebagai pengingat bahwa kerja sejati adalah kerja yang memberikan dampak, bukan semata-mata kerja yang dibayar.

Melalui perspektif ini, kita dapat memahami bahwa produktivitas tidak selalu harus diukur dengan standar ekonomi formal. Terdapat bentuk kontribusi lain yang sama berharganya bagi masyarakat dan sudah saatnya kita mengakui serta menghargai keberagaman cara manusia berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

Beberapa waktu terakhir, tagar #SaveRajaAmpat ramai di media sosial. Isunya mengemuka setelah Greenpeace Indonesia mengunggah laporan terkait aktivitas penambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. Dengan cepat, narasi penyelamatan “surga terakhir di Bumi” mendapat dukungan luas dari publik. Kampanye ini tampak seperti bentuk solidaritas ekologis terhadap Papua.

Namun, seiring mengalirnya pujian, saya merasa ada sesuatu yang mengganjal.

Tagar #SaveRajaAmpat memang menyuarakan kekhawatiran atas kerusakan lingkungan, tetapi sayangnya, ia juga mengaburkan akar persoalan yang jauh lebih dalam, yakni relasi timpang antara negara dan rakyat Papua, serta sejarah panjang eksploitasi dan marginalisasi yang tak pernah selesai.

Papua sering kali hanya tampak ketika ada yang bisa dijual dari tubuhnya, entah itu keindahan alam, kekayaan tambang, atau eksotisme budaya. Isu yang lebih mendasar seperti kekerasan negara, diskriminasi rasial, dan ketimpangan pembangunan cenderung tenggelam. Dan #SaveRajaAmpat, dalam semua kemasan visualnya yang menarik, nyaris tak menyentuh bagian-bagian penting dari narasi besar itu.

Mari kita bandingkan dengan tagar #PapuanLivesMatter dan #AllEyesOnPapua, yang muncul beberapa tahun lalu. Kedua tagar ini membawa konteks yang kuat, tentang nyawa orang Papua yang sering tak dihitung, tentang rasisme struktural yang begitu sistemik. Mereka tidak muncul dalam ruang hampa, tapi sebagai respons terhadap penindasan dan kekerasan nyata yang menimpa warga Papua.

Sebaliknya, #SaveRajaAmpat lahir dari konteks yang lebih steril. Ia terasa aman, enak dikonsumsi, dan indah dibagikan. Siapa yang tak tersentuh melihat video laut biru, terumbu karang, dan burung Cenderawasih disertai musik lembut dan narasi penyelamatan lingkungan? Tapi justru di situlah masalahnya: Papua sekali lagi direduksi menjadi lanskap.

Mengapa tagar yang viral adalah “save Raja Ampat”, dan bukan “save Papua”? Jawabannya mungkin sederhana: Raja Ampat lebih menjual. Raja Ampat lebih mudah disukai. Raja Ampat tidak mengusik rasa bersalah kita. Dalam istilah teori wacana, ini adalah proses dominasi makna: ketika makna tentang Papua ditentukan oleh kepentingan tertentu, dan makna-makna lain, yang lebih kritis dan politis, diabaikan.

Menurut Michel Foucault, realitas bukan sesuatu yang hadir begitu saja, melainkan dibentuk oleh praktik diskursif. Dalam konteks ini, cara kita berbicara tentang Raja Ampat, melalui tagar, kampanye, dan media sosia, sebenarnya adalah cara kita membentuk cara pandang terhadap Papua. Dan ketika satu narasi (lingkungan) mendominasi dan mengesampingkan narasi lain (politik, sejarah, kemanusiaan), maka yang terjadi adalah penyempitan pemahaman publik.

Greenpeace, dengan segala niat baiknya, akhirnya terjebak dalam jebakan itu juga. Mereka tampil sebagai “penyelamat”, mengusung narasi besar tentang penyelamatan bumi, dan setelah izin tambang dicabut, mereka merayakannya dengan slogan: “Kita Menang.”

Tapi siapa “kita” dalam frasa itu? Apakah “kita” juga mencakup masyarakat adat Papua yang hidup di sekitar lokasi tambang? Apakah “kita” mencakup anak muda Papua yang selama ini merasa dimarjinalkan? Ataukah yang dimaksud adalah kelas menengah perkotaan yang selama ini menikmati Raja Ampat sebagai tempat wisata eksklusif?

Jangan-jangan, yang sebenarnya “menang” adalah para pemilik penginapan, operator tur, dan influencer yang menjual narasi Raja Ampat sebagai destinasi bulan madu. Jangan-jangan, yang “menang” adalah mereka yang bisa terbang ke Papua dengan kamera drone, tetapi kembali tanpa sempat berbincang dengan pace dan mace yang tinggal di balik bukit.

Narasi penyelamatan lingkungan yang tak menyentuh dimensi sosial dan politik hanyalah kosmetik. Ia mempercantik permukaan, tetapi membiarkan luka lama tetap menganga. Penambangan nikel di Raja Ampat bukan sekadar persoalan ekologis. Ia adalah gejala dari sistem kekuasaan yang lebih besar, sistem yang sejak lama menjadikan Papua sebagai objek eksploitasi.

Masalah Raja Ampat hari ini tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang seperti New York Agreement, Pepera 1969, kehadiran PT Freeport, hingga pemberlakuan Otonomi Khusus yang menuai protes luas. Bahkan proyek food estate di Merauke pun punya akar yang sama: melihat Papua sebagai ruang kosong yang siap diisi oleh kepentingan negara dan investor.

Ironisnya, banyak dari kita merasa sudah cukup peduli hanya dengan membagikan tagar. Kita lupa bahwa di balik laut jernih Raja Ampat, ada luka panjang yang belum sembuh. Kita lupa bahwa wajah-wajah Papua jarang muncul dalam narasi-narasi viral, kecuali sebagai latar belakang keindahan.

Papua bukan taman nasional. Ia bukan katalog wisata. Ia adalah rumah dari jutaan manusia yang punya sejarah, kehendak, dan suara. Maka, jika kita benar-benar peduli pada Papua, jangan cukupkan diri pada tagar. Gali lebih dalam. Pertanyakan narasi-narasi dominan. Dan jangan segan untuk berdiri di pihak yang tak terdengar.

Mengapa Ibu dan anak perempuan Arab sering berbeda pendapat mengenai perempuan yang ideal?

“Kamu harus belajar masak yang benar, nanti suamimu tidak suka bagaimana?” kata sang Ibu sambil mengaduk gulai di dapur. Anak perempuan yang baru lulus kuliah hanya menggeleng sambil fokus pada laptop menyelesaikan pendaftaran beasiswa master di luar negeri. “Mama tidak mengerti zaman sekarang perempuan bisa hidup mandiri tanpa harus bergantung pada suami”, jawabnya tanpa mengangkat mata dari layar laptop.

Percakapan seperti ini terjadi hampir setiap hari diribuan rumah tangga Arab, dari Maroko hingga Lebanon. Di runag tamu yang sama, dua generasi perempuan hidup dengan visi yang sangat berbeda tentang apa artinya menjadi “perempuan yang ideal”.

Benturan Dua Dunia di Satu Rumah

Konflik ini bukan sekedar perbedaan pendapat biasa. Ini adalah benturan dua dunia yang berbeda, di satu sisi ada ibu yang dibesarkan dengan nilai-nilai tradisional yang menurutnya perempuan ideal adalah patuh, pandai mengurus rumah, dan mengutamakan keluarga di atas segalanya. Di sisi lain, ada anak perempuan yang tumbuh di era digital yang melihat perempuan-perempuan sukses di seluruh dunia dan percaya bahwa masa depan mereka tidak harus dibatasi oleh dapur dan kamar tidur.

Apa yang tampak sebagai ketegangan domestik ini, sesungguhnya mencerminkan apa yang disebut oleh Abdessamad Dialmy sebagai konflik struktural antara Feminisme dan Islamisme di dunia Arab. Menurutnya pertentangan ini bukan sekedar soal Barat vs Timur, atau perempuan vs laki-laki, tapi tentang perebutan makna ruang kekuasaan dan posisi perempuan dalam masyarakat. Di tingkat rumah tangga, benturan ini hadir dalam bentuk ketegangan antara generasi ibu yang religius dan anak perempuan yang liberal, sebagaimana tergambar dalam banyak keluarga Arab Kontemporer.

Di Yordania, banyak anak perempuan yang belajar ke luar negeri dengan dukungan penuh dari orang tuanya, tapi tetap diharapkan untuk menikah diusia muda. Di Arab Saudi, setelah reformasi sosial dalam beberapa tahun terakhir, perempuan mulai memasuki ruang publik secara legal, tapi masih menghadapi tekanan domestik. Di Maroko, gerakan perempuan telah berkembang pesat, namun seringkali masih berbenturan dengan norma sosial yang kuat di rumah-rumah konservatif.

Mengapa Generasi Ibu lebih Religius?

Generasi ibu di dunia Arab tumbuh ketika hidup penuh ketidakpastian. Mereka menyaksikan kemerdekaan dari kolonialisme, perang dan perubahan sosial yang cepat. Di tengah kekacauan itu, agama menjadi satu-satunya pegangan yang stabil.

Bagi mereka menjadi perempuan muslimah yang baik bukan tentang pembatasan, tapi tentang kehormatan dan perlindungan. Hijab bukab sekedar penutup kepala, tapi simbol martabat. Peran sebagai ibu dan istri bukan sekedar tugas, tapi panggilan suci yang memberikan makna hidup.

mereka juga melihat bagaimana gerakan agama berhasil memberikan komunitas yang solid di masjid, di pengajian, di kelompok-kelompok keagamaan, mereka menemukan kekuatan kolektif yang mereka tidak dapatkan di tempat lain. Organisasi keagamaan memberikan mereka peran penting dalam masyarakat, bahkan jika peran itu “hanya” sebagai ibu dan istri.

Anak-anak Generasi Digital

Sementara itu, anak-anak mereka tumbuh di dunia yang benar-benar berbeda. Mereka menggunakan media sosial dan melihat perempuan Arab lainnya jadi CEO, astronot, atau aktivis terkenal. mereka mengenyam pendidikan dengan laki-laki dan membuktikan kepintaran yang sama. mereka punya akses informasi yang tidak pernah dimiliki ibu mereka.

Bagi generasi ini kesetaraan bukan lagi mimpi, tapi kenyataan yang bisa diraih. Mereka melihat pernikahan sebagai pilihan, bukan kewajiban. Mereka ingin karir yang bermakna, bukan sekedar pekerjaan sementara sebelum menikah.

Bagian yang menarik di sini adalah banyak dari mereka tetap religius dengan cara mereka mereka sendiri. Mereka berdoa, puasa, dan mengaji, tapi juga mempertanyakan tafsir tradisional yang menurut mereka tidak adil terhadap perempuan.

Pertarungan Diam-diam

Konflik ini jarang terbuka, kebanyakan anak perempuan Arab tidak akan langsung melawan ibu mereka. Mereka lebih memilih strategi “complience without commitment” pura-pura patuh di depan keluarga tapi menjalani hidup sesuai keinginan mereka di luar rumah.

Dialmy menyebut bahwa karena Islamisme lebih terlembaga dalam struktur sosial, feminisme seringkali bergerak lewat jalur individu dan organisasi nonformal. Hal ini membuat banyak perempuan muda Arab hidup dalam dunia ganda; satu untuk menyenangkan keluarga, satu lagi untuk meraih kebebasan.

Mereka akan mengikuti pelajaran memasak dari ibu, tapi juga diam-diam mengikuti kursus coding. Mereka akan ikut ketika diajak pengajian, tapi juga aktif dalam organisasi mahasiswa yang memperjuangkan kesetaraan gender. Strategi ini menciptakan kehidupan ganda yang melelahkan. Mereka terus menerus harus berpura-pura menjadi orang lain, tergantung konteks sosial mana mereka berada.

Generasi Sandwich

Istilah generasi sandwich seringkali dipahami sebagai generasi yang terapit secara ekonomi atau mereka yang harus menanggung beban finansial untuk merawat orang tua sekaligus membesarkan anak-anak yang masih bergantung. Namun dalam konteks ini, istilah tersebut dimaknai lebih luas, yaitu sebagai posisi sosial dan emosional yang terapit antara dua sistem nilai yang berbeda. Hal yang menarik adalah munculnya generasi sandwich dalam kondisi perempuan Arab, yakni perempuan berusia 35-45 tahun . mereka mengalami transisi antara dua dunia; dibesarkan dengan nilai tradisional, tapi juga mengalami modernitas. Sekarang mereka jadi Ibu dari anak-anak yang lebih liberal dan merawat orang tuanya yang konservatif.

Generasi ini sering menjadi penengah. Mereka memahami kedua perspektif dan berusaha mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Mereka menerjemahkan aspirasi anak-anak kepada nenek dan menjelaskan budaya nenek kepada anak-anak.

Konflik antara ibu dan anak perempuan Arab ini sebenarnya bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang dua generasi yang sama-sama berusaha melakukan yang terbaik dengan pemahaman dan konteks yang mereka punya. Mereka tidak membutuhkan pemenang, tapi pengertian. Para ibu perlu paham bahwa dunia sudah berubah dan anak perempuan mereka menghadapi tantangan yang berbeda. Para anak perempuan perlu paham bahwa kekhawatiran ibu berasal dari kasih sayang, meski cara mengekspresikannya terasa membatasi.

Sekilas Indonesia: Cermin yang Tidak Jauh

Fenomena benturan nilai antar generasi perempuan, sebenarnya tidak hanya terjadi di dunia Arab. Di Indonesia, cerita serupa juga berulang dalam banyak rumah tangga. Perempuan muda yang menempuh pendidikan tinggi, memiliki karir, dan katif menyuarakan kesetaraan gender, seringkali masih mendapat tekanan dari keluarga untuk “segera menikah” atau “jangan lupa kodrat sebagai perempuan”.

Di dapur-dapur rumah Indonesia, pertanyaan seperti “kapan punya anak?” atau “nanti siapa yang urus suami kalau kamu sibuk kerja?” menjadi versi lokal dari ketegangan antara feminisme dan nilai-nilai domestik keagamaan. Sebagaimana di Arab, nilai religius dan adat di Indonesia juga seringkali membingkai peran perempuan dalam kerangka moralitas, kehormatan, dan ketaatan.

Konflik ini mungkin tidak terlalu meledak, tapi hadir dalam bentuk halus seperti sindiran, dalam doa panjang ketika kumpul keluarga, atau dalam larang-larangan tidak tertulis.

Penutup: Menuju Ruang Tamu yang Damai

Peran dingin di ruang tamu tidak harus berlangusng selamanya. Dengan kesabaran, empati, dan komunikasi jujur, ruang tamu itu bisa jadi tempat di mana dua generasi saling belajar dan tumbuh bersama. Seperti pada temuan Dialmy bahwa rekonsilasi antara modernitas dan Islam bukan utopia, melainkan sebuah proyek sosial yang sedang berlangsung dan sering kali bermula dari ruang tamu kecil di mana ibu dan anak belajar untuk saling memahami tanpa harus kehilangan diri mereka sendiri.

Mungkin suatu hari nanti, percakapan di dapur akan berbunyi seperti ini “Mama, ajarin cara bikin hummus yang enak, nanti kalau sudah jadi diplomat, aku bisa masak makanan Arab untuk teman-teman internasional”. Pada akhirnya, menjadi perempuan yang ideal bukan tentang memilih antara tradisi dan modernitas. Ini tentang menemukan cara untuk menghormati keduanya.